pasal 242. Sumpah palsu atau Keterangan Palsu Bab IX Pasal 242; j. pasal 242

Pasal 95a, 95b, dan 95c serta menambah Bab XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan). PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah adalah dikenakan Pasal 385 KUHP yang merupakan satu-satunyaSeseorang dapat dikenakan ancaman pidana keterangan palsu apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP diantaranya yaitu: Unsur-unsur Pasal 242 ayat (1) Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan; Melakukan perbuatan memberikan suatu keterangan palsu;Apabila terduga benar melakukan laporan palsu sesuai dengan Pasal 220 KUHP, maka akan berlanjut dikenakan ancaman pidana atas keterangan palsu yang terdapat dalam kententuan Pasal 242 ayat (1)dan ayat (2) KUHP. 10 Tahun 2012, tentang Pemberian Layanan Hukum; Perma No. diatur dalam pasal 242 kuhp dan pasal 243 kuhp, namun pasal 243 kuhp telah dihapus melalui stb. Pasal 242 KUHP ini berhubungan dengan pemberian keterangan seseorang di persidangan yang memang diwajibkan menurut undang-undang, yakni saksi di. bahwa ketentuan. SEMA No. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga diatur mengenai beberapa skema pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penanganannya. Pekerja Migran. No. dirumuskan pada Pasal 242 KUHP. 8 / Drt / 1955; 2. Berdasarkan Pasal 174 KUHAP, hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan. dg. pengembangan sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 242 Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan. Menurut UU Kepailitan, tuntutan hukum terhadap debitor yang perkaranya sedang berjalan di pengadilan dan bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit, dianggap gugur demi hukum dengan adanya putusan pernyataan pailit (pasal 29). 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pemalsuan dalam beberapa jenis, yaitu sumpah palsu (Pasal 242), pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank (Pasal 244-252), pemalsuan materai dan cap/merek (Pasal 253-262), pemalsuan surat (Pasal 263-276), laporan palsu dan. 2 Kilogram Sabu Diamankan dari Calon Penumpang. 2. Pasal 242 KUHP Ayat 1: Pengenalan. Dengan. 22 22222222 ne ncn nn nnn nnneneMENGADILI:. SEMA Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian Layanan Hukum;Sedangkan, tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana yang Anda tanyakan dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Pasal 221 KUHP mengatur tentang tindak pidana menyembunyikan kejahatan. secara lisansebagaimana dimaksud dalam pasal 242 ayat (1) KUHP dalam dakwaantunggal. Terdapat beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan bidang perpajakan yang tercantum dalam ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026, misalnya:. 1. Adapun dalam perkara ini, Herry tetap dijatuhi hukuman sesuai Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153 ayat ( 3) KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76. Namun, sejak 24 Desember 2014 KMK 88/1991 digantikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK. u. Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak. Pasal 25 diubah,” demikian kutipan bunyi Pasal 103 PMK 18/2021, dikutip pada Selasa (2/3/2021). Memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas jalan dan teknik. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang. Namun sayangnya mereka tak akan pernah mengerti akan ion – ion apa yang. Pasal 243. 03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;. Dalam Pasal 16 ayat (1) PMK 242/2014 dinyatakan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak. SR. Pasal 201 Ketentuan ini adalah memberikan suatu kepastian untuk membuka kemungkinan surat palsu atau yang dipalsukan itu dipakai sebagai barang bukti, dalam hal dipergunakan upaya hukum. (2) Uji Teratogenisitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4Foto: Wilda/detikcom. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 242/PMK. Hal ini diatur dalam salah satu pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu. Sesuai Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tulisan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Bg. BANDUNG - Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap belasan santriwati hingga hamil dan melahirkan, Herry Wirawan akhirnya divonis mati. Apabila tidak mampu membayar biaya perkara, maka ia dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana diatur dalam Pasal 237 241HIR/ Pasal 273-277 R. Pasal 291 UU 1/2023. id - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan telah resmi disetujui oleh DPR dalam rapat paripurna, pada 14 Februari 2023. Pasal 242. dari dua pasal: Pasal 242 dan 243. Salah satu unsurnya menghendaki agar dapat dikatakan suatu tindak pidana keterangan yang disampaikan harus di bawah sumpah. Seseorang yang memberikan keterangan palsu ketika menjadi saksi di persidangan bisa dipidanakan. Cukup jelas. ) Pasal 244. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK. Hukum Aborsi di Indonesia. Berdasarkan pasal 242 KUHP, terdapat dua unsur sumpah dan keterangan palsu: 1. ”. (s. Pasal 241. 242 /PMK. Dengan demikian yang masih berlaku tinggal Pasal 242 KUHPidana saja. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial masih mewajibkan. . 2014/NO. Akan tetapi, asas universalitas dari putusan pailit yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tercermin dari pasal 202 sampai dengan. K/26/M. 27Ibid, Pasal 242. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. Ancaman Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan. Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. (s. go. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan bahwa 1. Negeri. jadi tinggal ketentuan pasal 242 kuhp yang berbunyi : 1. Pasal 209-224 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 242-258 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg), serta Pasal 580-606 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Beberapa ketentuan yang masih berlaku dalam praktek antara lain Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBG. Pasal 221 KUHP merupakan pasal yang mengatur hukum tentang tindak pidana pelaku yang berupaya menghalang-halangi suatu proses hukum (Obstruction of Justice). Kemarin, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menggelar aksi. Pengertian Pasal 242 KUHP Pasal 242 KUHP adalah salah satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membahas tentang tindak pidana penganiayaan. a. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pencurian. Selain itu, pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri sebagai tanggungan pemberi kerja. 0 (EPA-821-R-02-014, October 2002), United States – Environmental Protection Agency - 4 - (US-EPA) dengan menggunakan hewan uji sheepshead minnow, cyprinodon variegatus. Selain itu, saksi atau ahli yang. Pasal 150, Pasal 172, Pasal 185 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 242 ayat (3), dan Pasal 244 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Jalan; Mengingat: 1. Perlakuan khusus diberikan bagi penyandang disabilitas yang hendak menggunakan kendaraan, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pasal 242. Pasal 174 ayat (1) KUHAP. 03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973);. Dengan membuktikan pengertian dari unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP kedalam fakta kejadian perkaranya, barulah dapat dikatakan bahwa saksi tersebut melakukan tindak pidana sumpah palsu atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah. kepri. Apabila memang benar bahwa kisaran penghasilan mantan suami rekan Anda tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan di persidangan, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana perihal memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur. Berikut perincian ayat pada Pasal 9 UU KUP yang berubah atau ditambah. NOMOR 243/PMK. Demikian isi dari Pasal 242 KUHAP diatas, semoga m. menetapkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan itu yang berbeda saat mulai berlakunya; Contoh: Pasal 45. Maka akan dilakukan pemeriksaan. Bunyi KUHP Pasal 368 Tentang Pencurian, Lama Hukuman, dan Maknanya. Pasal 242 KUHPidana ini diterjemahkan oleh Tim Penerjemah. (7) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Perlindungan lain yang didapat oleh debitur selama PKPU berlangsung yakni debitur tidak dapat dipaksa membayar utang, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan (Pasal 242 ayat (1) UU Kepailitan). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pemalsuan dalam beberapa jenis, yaitu sumpah palsu (Pasal 242), pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank (Pasal 244-252), pemalsuan meterai dan cap/merek (Pasal 253-262), pemalsuan surat (Pasal 263-276), laporan palsu dan. Kendati demikian, kelompok masyarakat sipil menilai RKUHP masih mengandung sejumlah pasal bermasalah. (8) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh. (1) Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang. D UU RI Nomor 17 Tahun. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 G, Pasal 28 I ayat (1). d. 03/2014. Hal ini disebutkan pada pasal 19 ayat (2) UU KUP dan pasal 30 PMK no. t. 1931 No. KUHAP Pasal 241, Pasal 242, Pasal 243, Pasal 244 dan Pasal 245. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Herry Wirawan. Hakim Pengawas [1] adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam putusan pailit [2] atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”). 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak. Pasal 103 PMK 18/2021 ini juga merevisi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PMK 242/2014. Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP serta pasal pasal dari Undang undangNo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK. Pemalsuan Materai dan Merk Bab XI Pasal 253 - 262; I. Informasi Hukum. Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. Bg, dan Pasal 12- 14 Undang-Undang No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk,. 240, Pasal 243 KUHPidana ditiadakan. Proses dan Contoh Praperadilan – Definisi praperadilan berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah bahwa Praperadilan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atau. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasidokumen sebagaimana dimaksud dalam 1. Menjatuhkan pidana terhadap Auw Yang Kwok Weng dengan pidanapenjara selama 1(satu) tahun dengan perintah Terdakwa segera. Dengan demikian yang masih berlaku tinggal Pasal 242 KUHPidana saja. Dengan demikian yang masih berlaku tinggal Pasal 242 KUHPidana saja. No. Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar. 03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya; Pasal 13 (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dalam rangka impor dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, dengan menggunakan formulir SSPCP. sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan (Pasal 252) 37. UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Perubahan tersebut salah satunya terjadi pada Pasal 25 PMK 242/2014. Pertama perlu diketahui tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa setiap tersangka pasti ditahan. Paksa Badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang) dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pembukaan program studi. 429. E. Pada pasal 242 kuhp ayat (1) dan ayat (2) tertulis dengan jelas mengenai hukuman pidana yang akan diberikan kepada saksi yang memberikan keterangan palsu . Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Sistematika dan daftar isi KUHP dibagi 3: Buku 1-Aturan Umum (Pasal 1-103), Buku 2-Kejahatan (Pasal 104-448), dan Buku 3-Pelanggaran (Pasal 489-569). Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:Dalam KUHP, Saksi memberikan keterangan palsu ini diatur dalam Bab IX Pasal 242 ayat (1) yang menyebutkan “Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan. Terkait dengan kejadian yang Anda alami, apabila memang hal yang dilaporkan oleh A tidak terjadi, maka ada pidana yang dapat dikenakan terhadap orang yang memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Bab IX tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), b arang siapa dalam keadaan di mana undang-undang. Cukup jelas. Hubungi kami melalui Facebook fb. 74. Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP NO. Rumusan Masalah 1. Pasal 241. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1. Ini Penjelasan soal Obstruction of JusticePasal 1 dari konvensi ini secara eksplisit menyatakan, “Kedaulatan Negara meluas, melampaui wilayah daratan dan perairan internal, ke sabuk laut berdekatan dengan pantainya, digambarkan sebagai laut teritorial. Saksi yang memberikan keterangan palsu bisa dikenakan Pasal 174 tentang Kesaksian Palsu dengan ancaman 242 KUHP dengan 7 tahun. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan saksi. (Pasal 242) IX Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara (Pasal 338-374) X Pemalsuan Mata Uang dan UangMengingat, Pasal 266 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 93/Pid. 1. - kemudian Hakim Ketua membacakan Pasal 242 Ayat (1) KUHP, lalu membacakan isi Pasal 174 Ayat (2) KUHAP, kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan Pasal 174 (2) KUHAP, agar Andri Asianto sebagai saksi ditahan untuk dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu berdasarkan hasil. Bahan hukum akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis konten (content analysis) yaitu metode analisis bahan hukum dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menganalisis isi atau makna aturan hukum dari pasal 242 jo. Pasal 55 KUHPidana; Pengecualian lainnya terdapat dalam putusan No. Kontributor: Sulthoni, tirto. Sumpah cintaku untuk kamu tidaklah palsu. Pasal 242 KUHPidana Terhadap Pemberian <˚ı˚„vPv Wo’µ ˆ] ı’ ^ µu›Z X_ B. hal 338. ’. Dalam putusan itu, Herry Wirawan tetap dihukum sesuai Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153 ayat ( 3) KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76. "Jika seseorang memberikan keterangan tidak benar dan dia tahu itu tidak benar maka memenuhi unsur Pasal 242 KUHP, dan jika itu dalam proses kasus korupsi maka jadilah dikualifikasikan ke Pasal di UU Tindak Pidana Korupsi," ujar Aziz saat memberikan pendapat untuk terdakwa Miryam di Pengadilan Tindak Pidama Korupsi Jakarta, Senin (11/9). Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang. Bg. Pasal 242 KUHPidana : “Keterangan palsu/keterangan tidak sesuai dengan fakta, dipidana 7 tahun” Pasal 304 KUHPidana : “Meninggalkan orang yang perlu ditolong dipidana 2 tahun 8 bulan” Pasal 322 KUHPidana : “Membuka rahasia pasien dipidana 9 bulan” Pasal 333 KUHPidana : “Menahan seorang secara melawan hukum, pidana 8Pasal 6) serta diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada beberapa pasal yaitu Pasal 167, Pasal 242, Pasal, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 274, serta Pasal 385 KUHP. Berikut ini bunyi Pasal 114 dan 115 dalam UU No. Adanya aturan tersebut tentu sangat merugikan pihak penggugat debitor (yang. Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu,. 03/2014. Demikian isi dari Pasal 242 KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. Pasal 237 - 241HIR / Pasal 273 - 277 R. dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP. Tim. Tetapi dengan Staatsblad 1931 No. d. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;Pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP berbunyi: (1) Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi. Pasal 242 Ayat 2 berbunyi, “Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Mengingat: 1. Pasal 27 (3) UU RI No. Saat ini, ketentuan tersebut sudah diatur dalam Pasal 242 KUHP yang mendefinisikan istilah ”antar-golongan” secara rinci. 1926-559. 03/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2. 240, Pasal 243 KUHPidanaPada Draf UU Kesehatan, Pasal 242 mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Perlu diketahui oleh debitur, bahwa PKPU tidak berlaku terhadap (Pasal 244 UU Kepailitan):. [3] Secara khusus, ketentuan mengenai Hakim Pengawas dapat Anda temukan Bab II Kepailitan, Bagian Ketiga Pengurusan Harta Pailit, yakni Pasal 65 sampai dengan Pasal.